EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAAT PANDEMI DI KANTOR SAMSAT II KOTA BANJARMASIN
DOI:
https://doi.org/10.20527/jrup.v3i1.10Keywords:
pkb, arrears,, tax receivablesAbstract
This study aims to determine and analyze the effectiveness and constraints of accepting PKB during a pandemic at the Banjarmasin Samsat II Office. This study explains that the effectiveness in 2019 is at the percentage of 99.23% which is included in the effective category, in 2020 the percentage is 103.08% in the very effective category, and in 2021 the percentage is 90.88% in the effective category. In addition, the obstacles that occur are due to tax arrears or receivables and there are still many taxpayers who do not carry the requirements / do not understand the procedure for paying pkb using E-SAMSAT.
References
Annisa., P. (2021). Analisa Konstribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Online. Tugas Akhir. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat.
Ristanti, G. M. (2018). Efektivitas Penggunaan E-Samsat Sebagai Media Pelayanan Informasi Masyarakat Surabaya. Jurnal Program Studi Ilmu Informasi Dan Perpustakaan Departemen Ilmu Informasi Dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
S.D., H. (2015). Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Asli Daerah Efesiensi Pajak Kendaraan Bermotor Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor. E-Proceeding of Management.
Sembirinng Sony Ricardo, K. B. (2018). Efektifitas Manajemen Sumber Daya Manusia. E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana.
Peraturan Perundang-Undangan
Gubernur, Kalimantan Selatan. (2021). Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/05/KUM/2021 Tentang. pemberian Keringanan Pokok Tunggakan dan pembebasan Sanksi Administrasi Denda PKB, Pembebasan Pokok Dan Sanksi PKB Progresif,pembebasan pokok dan sanksi administrasi denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya.
Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. (2011). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
