TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK PENGGANTI DAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK (STUDI PADA FIRMA HLP CONSULTANT BANJARMASIN)

Authors

  • Gracella Nathania Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
  • Sustinah Limarjani Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
  • Fatimah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

DOI:

https://doi.org/10.20527/jrup.v3i2.45

Keywords:

Effectiveness, Contribution, Swallow's Nest

Abstract

The aim of this research is to analyze the effectiveness and contribution of the swallow's nest tax to local taxes in Tanah Bumbu district in 2019-2022. The method used in this research is quantitative descriptive. Data collection was carried out through interviews, documentation and observation. The research results show that tax efficiency in Tanah Bumbu Regency from 2019-2022 is quite good, but still not effective. This is due to ignorance of taxpayers, the influence of the price of swallow's nests on the market, tax avoidance and delays, as well as inadequate business permits and databases

References

Abdul Halim, I. R. (2020). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3. Jakarta: Salembang Empat.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Direktur Jenderal Pajak. (2014). Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/pj/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Direktur Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Direktur Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Direktur Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Direktur Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 perubahan PER-11/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Fitriya. (2022, Juni 23). Faktur Pajak Pengganti : Cara Membuat dan Ketentuan Cara Revisi. Diambil kembali dari https://klikpajak.id/blog/cara-membuat-faktur-pajak-pengganti-dan-ketentuannya/

Fitriya. (2022). Poin-poin Aturan Baru Faktur Elektronik Terbaru 2022. Diambil kembali dari https://klikpajak.id/blog/efaktur-seputar-pengertian-e-faktur-adalah-serta-jenis-efaktur-bagi-pkp/

Harmony. (2021, Maret 11). Pembatalan Faktur Pajak? Apa Saja Alasan, Ketentuan Dan Tata Caranya. Diambil kembali dari https://www.harmony.co.id/blog/pembatalan-faktur-pajak-apa-saja-alasan-ketentuan-dan-tata-caranya

Jovanka Exsa Clorensia. (2021). Analisis Pembatalan Faktur Pajak (Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak MZR). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Kurniawan Fendy. (2020). Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak Dan Penerbitan Faktur Pajak Pengganti Atas Faktur Pajak Tidak Lengkap Pada PT A. Surabaya: Universitas Airlangga.

Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana ES. (2017). PERPAJAKAN: Teori & Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

OnlinePajak. (2019, Januari 27). Ketentuan dan Cara Pembatalan Faktur Pajak. Diambil kembali dari https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/ketentuan-dan-cara-pembatalan-faktur-pajak

Prof. Drs. Mardiasmo, M. A. (2019). Perpajakan Edisi 2019. ANDI.

Prof. J. Eddy Iskandar, B. S. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. PT KANISIUS.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.

Siti Resmi. (2018). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Downloads

Published

2022-10-26

Issue

Vol. 3 No. 2 (2022)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.