MEKANISME PEMOTONGAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 GAJI KARYAWAN TETAP PADA CV SURYA TEKNIK GEMILANG
DOI:
https://doi.org/10.20527/jrup.v4i1.55Keywords:
Income Tax Article 21, Income Tax Structure Article 21, Calculation, Withholding, ReportingAbstract
Article 21 Income Tax is a mandatory expense that must be paid to every citizen related to the work carried out by that citizen. This observation aims to investigate and find out the mechanisms and obstacles to withholding and calculating income tax at CV Surya Teknik Gemilang and to obtain appropriate solutions to problems found internally regarding the process of calculating, withholding and reporting income tax based on Article 21. Quantitative techniques are used in the research This and the type of data used is secondary data. The information gathering technique used is processing from question and answer activities with employees. Research at CV Surya Teknik Gemilang Banjarmasin, specifically withholding and calculating personal income tax Article 21, still found errors in calculating and withholding PTKP tax rates for employees without NPWP. If the difference between the total underpaid tax and the total tax reported is less than the total tax that must be paid due to an error in calculating PPh Article 21
References
Anastasia D.dan L. Setiawati. 2009. Perpajakan Indonesia. Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis. Andi. Yogyakarta.
Arifin Zainal. (2014) Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bagus Perkasa Lumajang.
Fadillah, Muhammad Syarif. (2011). Laporan Tugas Akhir. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. D3 Pajak. (2022). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma Tiga (3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
Halim, Abdul. (2020). Perpajakan, Konsep, Aplikasi, contoh dan studi kasus, Jakarta: Salemba Empat
Haryanti, Septy Rafellia. (2022). Evaluasi Sistem Pemotongan, Penyetoran, Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
(Republik Indonesia). Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 Tentang besarnya PTKP.
Siahaan, Pahala Marihot. 2010. Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.






